Abstrak

Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang merupakan salah satu unit Pendidikan yang bernaung di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Layaknya sebuah institusi yang memberikan pelayanan publik dalam hal ini bidang Pendidikan, secara rutin SMK SMTI Padang melakukan survey lingkungan belajar. Hasil dari survey lingkungkan belajar ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah Rapor Pendidikan yang berisikan beberapa indicator yang harus dibenahi dan ditingkatkan demi kelancaran system. Untuk hasil pada tahun 2022 yang lalu, terdapat beberapa sector pelayanan yang mesti ditingkatkan terutama untuk pelayanan public pada bagian ramah rentan. Dimana, SMK SMTI Padang dengan area yang terbatas harus bisa memaksimalkan kondisi lingkungan agar tetap bisa memberikan pelayanan yang baik dalam segala bidang untuk seluruh pihak terutama di bagian ramah rentan.Kelompok khusus merupakan mereka yang sering mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak, dikarenakan kerap mengalami diskriminasi oleh budaya masyarakat. Komnas HAM kerap menemukan diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari segi aksesibilitas fisik, ekonomi, maupun hukum terhadap kelompok ini. Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang menyediakan dan melengkapi pelayanan public yang ramah rentan demi kenyamanan seluruh aspek yang berkunjung ke SMK SMTI Padang nantinya. Kondisi Eksisting Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan memenuhi indikator yang diwajibkan.Dari hasil perbaikan dan penambahan layanan public ramah rentan tersebut, Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang mengikuti penilaian Yanlik Ramah Rentan yang dinilai oleh KemenPAN-RB. SMK SMTI Padang juga merupakan satu-satunya unit sekolah yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk mengikuti penilaian ini. Adapun dari penilaian tersebut, SMK SMTI Padang mendapatkan hasil Sangat Baik yang berarti memeroleh nilai pada range 81-90 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 815 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023.